Jumat, 06 Desember 2019

Pendidikan Formal Merata tanpa Guru Honorer, Lahirkan SDM Unggul



"Dunia usaha akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan." demikian ungkap Rosan P Roesiani, Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Rapimnas Kadin 2019 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 28-29 November 2019 lalu.

Selain itu, terdapat pula beberapa poin lain sebagai hasil Rapimnas Kadin 2019 (selengkapnya dapat dilihat di https://www.kadin.id/ ). Salah satunya adalah tentang keberlanjutan akreditasi penerbitan sertifikasi atau surat keterangan kompetensi.  Hasil Rapimnas Kadin 2019 ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dan turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terkait dengan sertifikasi profesi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, maka tentu tak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan. Standar kompetensi dan kualitas pendidikan seseorang adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan. Dan bila bercita-cita akan terciptanya ekonomi yang berkeadilan, tak pelak keadilan dan pemerataan pendidikan turut menjadi bagian di dalamnya.

Bicara tentang masalah pendidikan di nusantara tercinta ini memang bagaikan bergelung dengan lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan nasional Indonesia. Sebut saja masalah kompetensi guru yang ternyata sangat minim, fasilitas pendidikan yang jauh lebih minim lagi, pemerataan tenaga guru yang berimbas pada ketidakseimbangan pemerataan pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan yang tak henti menuai kontroversi.


Bila membahas lebih lanjut tentang pemerataan pendidikan di negara ini tentu akan ada banyak pasal yang dapat diulik. Secara subyektif, penulis berpendapat bahwa pemerataan pendidikan hingga ke pelosok desa, dan terutama di wilayah-wilayah perbatasan terluar Indonesia adalah salah satu masalah pendidikan yang pertama dan utama harus ditangani terlebih dahulu ketimbang sibuk memikirkan format sistem dan kurikulum pendidikan nasional yang harus diubah dan diperbarui.

Fasilitas dan sarana prasarana maupun sumber daya manusia untuk memajukan pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara lain sangat krusial dan butuh perhatian khusus. Tidak hanya berkaitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan. Namun lebih jauh lagi hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari runtuhnya kejayaan keluarga dinasti-dinasti Cina yang umumnya menurut sejarah runtuh bukan karena ancaman serangan dari luar bangsa Cina, tetapi lebih banyak karena pemberontakan suku-suku minoritas yang merasa dianaktirikn oleh pemerintah pusat, atau warga wilayah perbatasan yang sukarela menjadi mata-mata negara lain karena merasa tidak diperhatikan.

Dalam bukunya The Last Emperor, Paul Kramer secara implisit menyatakan bahwa pemerintahan Cina modern telah melakukan suatu langkah yang cerdas untuk menjaga kesetiaan suku minoritas dan warga perbatasan khususnya, agar tidak membelot atau menjadi mata-mata negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Cina, dengan cara memberi kuota khusus dalam parlemen bagi wakil warga perbatasan dan suku minoritas. Termasuk memberi perhatian khusus bagi kesejahteraan hidup warga perbatasan, diantaranya adalah sarana dan prasarana pendidikan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Bukan berita baru jika banyak warga pebatasan yang lebih sering menjual hasil ladangnya ke negara tetangga. Juga bukan hal yang langka jika warga perbatasan lebih mudah mendapatkan barang-barang  kebutuhan dasar hidup di negara tetangga karena akses jalan dan transportasi ke negara tetangga yang lebih memadai daripada menuju pasar negeri sendiri.



Fakta juga berbicara, bahwa sejak Indonesia merdeka, masih banyak wilayah perbatasan yang masih tidak memiliki akses pendidikan karena pemerintah luput menyediakan sarana dan tenaga guru pendidik untuk mereka. Sehingga tak sedikit anak-anak usia sekolah di wilayah terluar Indonesia yang tidak pernah melakukan penghormatan pada bendera merah putih saat upacara. Mereka tidak pernah menghafal dan melantunkan bait-bait Indonesia Raya, atau pun berpartisipasi dalam gempita perayaan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.

Seharusnya hal ini menjadi pemikiran serius bagi para pejabat yang berkuasa. Karena mereka adalah orang-orang wilayah perbatasan yang berdasarkan penampilan, bahasa dan kebiasaan mereka, bisa lalu lalang tanpa menimbulkan kecurigaan melalui sejumlah jalan terpencil dari Indonesia menuju negara tetangga dengan membawa berbagai misi kekerasan, subversi dan mata-mata yang telah menjadi bagian integral dari persaingan Negara modern di era globalisasi ini.

 Jika pemerintahan pusat Cina di Beijing tidak bisa meyakini bahwa orang-orang perbatasannya tidak akan dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak asing kecuali dengan menjaga kesetiaan kaum perbatasan dalam bentuk membagi kekuasaan parlemen dengan wakil warga perbatasan dan suku minoritas. Serta selalu berusaha menjamin kesejahteraan mereka semaksimal mungkin, termasuk dalam hal jaminan pendidikan bagi warga. Lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia yang memiliki ratusan ribu pulau, ratusan suku bangsa, puluhan garis pantai dan berbatasan langsung dengan beberapa negara sekaligus?

Bicara tentang pemerataan pendidikan hingga garis batas terluar negeri ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan kebutuhn guru dan pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas Fakta unik yang terjadi adalah, menurut Departemen Pendidikan rasio jumlah guru dan murid di Indonesia adalah 1 : 15.  Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia rasio jumlah guru dan murid di Indonesia tergolong yang “termewah” di dunia. Misalnya saja dibandingkan dengan rasio guru dan murid di Amerika yang perbandingannya 1 : 20, atau dengan Korea Selatan yang berbanding 1 : 30.

Namun ironisnya masih banyak wilayah terpencil di Indonesia yang kekurangan tenaga pengajar. Bahkan sama sekali tidak memiliki fasilitas pendidikan. Dan fakta di lapangan yang terjadi adalah, meskipun rasio guru dan murid adalah 1 : 15, namun mayoritas guru di lapangan ternyata harus menghadapi rata-rata 30-40 orang siswa dalam setiap kelas rombongan belajar.

Hal ini terjadi karena adanya desentralisasi tenaga guru terutama guru honorer. Distribusi guru yang tidak merata dan kebanyakan hanya terpusat di wilayah perkotaan. Namun masih banyak wilayah desa, pelosok dan perbatasan yang tak tersentuh pendidikan dasar minimal hingga tingkat sekolah menengah atas.

Keberadaan guru honorer di sekolah negeri pun menjadi pilihan solusi. Meskipun selama ini menimbulkan polemik yang tidak sedikit. Karena sistem perekrutan guru honorer yang menjadi hak otonomi kepala sekolah, sehingga sarat dengan praktek kolusi dan nepotisme. Sudah menjadi rahasia umum dunia pendidikan bahwa sering terjadi saling sikut dan persaingan tidak sehat antar sesama guru honorer.

Sampai timbul istilah bahwa seorang sarjana Keguruan dan Ilmu Pendidikan mustahil dapat menjadi guru honorer di sekolah negeri tanpa bantuan “orang dalam” atau koneksi di sekolah negeri. Namun peminat posisi guru honorer tidak pernah surut kendati gaji guru honorer di Indonesia tergolong tidak manusiawi karena rata-rata hanya berkisar Rp 200.000-400.000/ bln. Itu karena para guru honorer menggantungkan harapan untuk dapat diangkat menjadi guru PNS suatu saat kelak. Dan tergiur dengan nominal gaji guru PNS yang memang terbilang cukup besar saat ini.

Idealnya memang tidak perlu ada perekrutan guru honorer bila distribusi guru bisa dilakukan dengan merata hingga ke pelosok dan daerah terpencil. Penulis berpendapat, sebaiknya pemerintah menghentikan penerimaan guru honorer. Dan segera mengangkat semua guru honorer secara bertahap menjadi guru PNS.

Di masa yang akan datang mungkin Departemen Pendidikan dapat belajar atau mengadopsi sistem dan teknis perekrutan personil kepolisian atau TNI. Karena jika menilik kebutuhan sumber daya manusia, beberapa instansi pemerintah lain pun memiliki kebutuhan untuk mendistribusikan sumber daya manusia hingga ke pelosok desa dan wiayah perbatasan.

Antara lain personil polisi, tentara, petugas perpajakan, petugas administrasi pemerintahan pun dibutuhkan hingga ke pelosok desa dan area perbatasan. Namun nyaris tidak pernah terdengan berita bahwa di wilayah tertentu mengalami kekurangan tenaga polisi, atau tentara, atau petugas pajak.

Seperti yang kita ketahui bersama, instansi-instansi tersebut melakukan perekrutan sumber daya manusia sejak masa pendidikan tinggi para pegawai tersebut. Kepolisian memiliki Akademi Kepolisian untuk merekrut personil-personil polisi sejak mereka lulus SMA. TNI pun memiliki akademi ketentaraan untuk masing-masing angkatan bersenjata. Demikian juga Departemen Keuangan yang tidak pernah kekurangan petugas pajak dan bea cukai karena memiliki Sekolah Tinggi Akutansi Negara atau STAN. Pegawai-pegawai pemerintahan hingga tingkat kelurahan pun telah direkrut oleh Departemen Dalam Negeri sejak masa pendidikan tinggi melalui STPDN dan APDN.



Sistem perekrutan yang dilakukan Akpol, STAN atau STPDN/ APDN pun tidak jauh berbeda. Sejak masa pendidikan tinggi atau kuliah, para mahasiswa instansi tersebut telah diikat dengan ikatan dinas dan setelah lulus otomatis akan menjadi pegawai negeri. Umumnya perekrutan mahasiswa di lakukan di tingkat provinsi atau wilayah masing-masing. Jumlah mahasiswa yang diterima pun dibatasi sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing dan melalui seleksi yang cukup ketat. Dan kelak setelah lulus para mahasiswa itu pun akan kembali mengabdi di wilayah asal mereka.  Sehingga distribusi sumber daya manusia instansi-instansi tersebut terbilang lebih merata dari pada distribusi guru. 

Bukan tidak mungkin Departemen Pendidikan dapat mengadopsi sistem serupa dengan melakukan beberapa penyesuaian. Karena saat ini toh Departemen Pendidikan sudah memiliki Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan hampir di semua perguruan tinggi negeri di tiap provinsi. Sehingga infrastruktur dasar yang dibutuhkan sudah tersedia. Hanya tinggal mengolah sistem dan kebijakan perekrutan dan penugasan para guru ini.

Pemerataan pendidikan hingga ke titik terluar wilayah NKRI adalah salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan meratanya jumlah SDM  generasi muda bangsa yang unggul dan kompeten di bidangnya. SDM unggul kompeten akan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif dan produktif.

Dan pada akhirnya, kreativitas dan produktivitas ini akan memacu peningkatan standard ekonomi dan kesejahteraan. Karena itu, pemerataan pendidikan adalah kunci utama bagi kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkeadilan ke seluruh nusantara.

Read more

Senin, 02 Desember 2019

SERUNYA WISATA MESJID DI BENUA KANGGURU

Australia.
Benua asing yang relative berjarak paling dekat dengan nusantara tercinta ini memang memiliki juataan magnet yang memikat warga Indonesia untuk mengunjunginya. Hal ini  berlaku timbal balik juga sebenarnya. Karena para warga benua kangguru itu pun banyak yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat berlibur favorit. 




Salah satu alasan adalah karena banyaknya perbedaan kondisi alam, budaya dan masyarakat kedua negara ini. Sesuatu yang berbeda dari keseharian kita memang selalu menarik perhatian untuk dikunjungi, bukankah begitu?

Selain itu jarak antara Australia dan Indonesia relatif cukup dekat dibandingkan jarak dan waktu tempuh untuk mengunjungi kebanyakan negara lain untuk berlibur. Bentangan alam Indonesia dan Australia hanya terpisah oleh satu samudera. Sehingga tujuan warga Indonesia untuk mengunjungi Australia tak melulu untuk berlibur.  Ada juga yang memiliki kepentingan bisnis, pekerjaan atau pun untuk alasan melanjutkan pendidikan.

Dan saya juga menjadi bagian dari sekian juta warga Indonesia yang penasaran ingin mengunjungi Australia. Memang, hingga kini saya belum pernah mendapatkan kesempatan untuk menjejakkan kaki di benua tersebut. Namun beragam kisah dan deskripsi tentang Australia tak terlalu asing saya dengar.

Di satu masa dahulu, saya pernah mendapatkan peluang untuk menetap selama beberapa tahun di negeri Aborigin tersebut, melalui program beasiswa pasa sarjana. Apa daya takdir berkata belum saatnya bagi saya untuk mencicipi atmosfer Australia. Di detik akhir, saya baru  mengetahui ternyata telah mengandung anak ketiga, yang mana fakta itu membuat saya tereliminasi sebagai calon mahasiswa pasca sarjana. Terpaksa saya mengikhlaskan sejenak  peluang tersebut.



Lalu apa sih yang sangat ingin saya lakukan apabila mendapat kesempatan untuk mengunjungi Australia?
Ada beberapa kegiatan yang sudah saya rancang dalam to do list jika saya berkesempatan melakukan perjalanan ke Australia. Salah satunya adalah melakukan..

Wisata Mesjid

Sebagai seorang muslim yang berdomisili di negara yang memang mayoritas menganut agama islam, saya memiliki ketertarikan tersendiri untuk mengetahui perjalanan sejarah dan kehidupan sehari-hari saudara seiman saya di tempat-tempat yang mayoritas bukan beragama islam.

Wisata masjid ini kerap saya lakukan bersama anak-anak jika kami mengunjungi negara lain, atau wilayah di dalam negeri yang kebanyakan masyarakatnya bukan pemeluk agama islam. Bagaimana kehidupan sehari-hari para muslim sebagai golongan minoritas di tempat domisili  mereka sangat menarik bagi saya untuk disimak.

Tak terkecuali sejarah rumah-rumah suci tempat ibadah di wilayah-wilayah minoritas tersebut. Beberpa kisah sejarah tempat ibadah yang saya dengar, membagun rumah ibadah agama minoritas di wilayah tertentu pasti memiliki nilai perjuangan yang cenderung lebih berliku.


Salah satunya di Australia.
Kebetulan, beberapa tahun setelah saya gagal dan tertunda melanjutkan studi ke Australia, salah seorang adik kandung saya justru mendapatkan kesempatan umtuk hidup di negeri kangguru tersebut hingga 7 tahun berselang. Sempat menetap di beberapa kota yang berbeda. Dan berikut ini sedikit cuplikan ceritanya tentang berbagai masjid dan persatuan warga muslim Indonesia di negeri seberang itu.


Di Melbourne persebaran umat muslim cukup banyak. Ada pendatang dari India, Indonesia serta Timur Tengah dan mayoritas Lebanon. Dan tentu saja terdapat cukup banyak masjid di Melbourne. Hanya saja seperti kebanyakan kota lain di Australia, luas kota Melbourne pun lumayan cakupannya.

Jadi kendati di area pemukiman tempat Adinda tersayang-ku berdomisili terdapat cukup banyak muslim, namun untuk menuju ke mesjid terdekat tetap saja membutuhkan jarak tempuh perjalanan sejauh lebih dari 50 kilometer.  Kebetulan di area ini terdapat komunitas muslim Indonesia yang kemudian bersepakat untuk mengumpulkan dana mandiri guna membeli bangunan untuk dijadikan mesjid.

Singkat cerita, ditemukan-lah sebuah bangunan tua bekas rumah kremasi jenazah yang sudah cukup lama terbengkalai dan dijual dengan harga cukup terjangkau. Komunitas muslim Indonesia ini kemudian swadana bersedekah untuk membeli bangunan tersebut, dan kemudian dialihkan fungsinya menjadi pusat kegiatan ibadah umat muslim setempat.


Kegiatan ibadah yang dilakukan di bangunaan ini tidak hanya meliputi sholat berjamaah lima waktu, atau ibadah sholat pada hari-hari raya saja. Lebih jauh, bangunan ini kemudian berkembang fungsinya sebagai pusat kegiatan masyarakat dan komunitas muslim.

Antara lain dengan mengadakan madrasah bagi anak-anak mereka. Juga ada kelas – kelas pengajian untuk segala usia, dari anak-anak, remaja, hingga usia dewasa. Selain itu setiap hari juga berfungsi tambahan sebagai tempat penitipan bayi dan anak.

Karena kebanyakan anggota komunitas ini adalh para orangtua muda yang dating ke Australia untuk menuntut ilmu dan berstatus mahasiswa, hingga bekerja, maka merekamencari solusi bersama bagi masalah pengasuhan anak selama para orangtua ini melakukan aktivitas mereka di kampus atau di tempat kerja. 

Para anggota komunitas ini kemudian bersepakat untuk saling bantu menjaga anak-anak mereka dengan membuat jadwal giliran jaga anak yang disesuaikan dengan jadwal kuliah atau kerja tiap personel. Sehingga mereka dapat menghemat  uang cukup banyak yang seharusnya menjadi alokasi dana membayar pengasuh anak.



Lain kandang lain belalang. Lain kota, beda pula kisahnya. Di Perth, ada komunitas muslim Indonesia yang terpaksa menyewa sebuah hall besar untuk dijadikan pusat kegiatan ibadah. Alkisah berkata, sesungguhnya komunitas ini telah membeli bangunan untuk dijadikan mesjid di awal tahun 2000-an. Namun karena kebetulan berada di wilayah penduduk yang dominan kaum redneck  garis keras, maka mesjid tersebut kemudian disegel.
  Sehingga para anggota komunitas ini kemudian berusaha mencari jalan tengah dengan menyewa hall untuk difungsikan sebagai pusat peradaban ilmu Quran dan Sunnah Rasul.

Sementara ini di beberapa kota lain, seperti Sydney, Brisbane, Adelaide dan Victoria, beberapa komunitas muslim Indonesia lain ternyata berhasil membeli bekas gereja yang sudah terbengkalai tak terpakai. Gereja-gereja ini kemudian berubah menjadi mesjid yang hingga kini digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah kaum muslim Indonesia di kota-kota tersebut.

Menyimak beragam kisah perjuangan saudara seiman di negara tetangga sebagai kaum minoritas melalui tutur cerita adik tercinta, tentu saja membuat saya tergugah dan bermimpi untuk bisa mendatangi mesjid-mesjid sarat sejarah tersebut. Dan yang lebih menenangkan rencana kunjungan ke Australia ini, adalah antara lain karena kini ada layanan wisata halal Australia  besutan Cheria Travel, yang akan memastikan semua makanan konsumsi selama perjalanan wisata ini dijamin halal. 


Semoga impian saya untuk mengajak anak-anak berpetualang menjelajah dan bersilaturahim ke rumah-rumah Alloh di berbagai penjuru Australia dapat segera terwujud. Karena perjalanan ini tak hanya menjadi liburan hura-hura semata, tapi juga sarat edukasi dengan niat utama beribadah hablumminannas menyambung silaturahim dengan saudara seiman agar menjadi barokah dan kebahagiaan dunia akhirat.

Read more
Designed By Risa Hananti. Diberdayakan oleh Blogger.